Silih berganti pejabat publik telah didengar keterangan dan kesaksiannya oleh Panitia Khusus tentang Hak Angket Skandal Bank Century (Pansus). Dan semakin banyak yang didengar, semakin simpang siur pula kejelasan tentang skandal yang berkenaan dengan uang publik sebesar Rp. 6,7 trilyun tersebut.

Sejak mulanya memang telah dipenuhi oleh informasi yang bertentangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu perihal penggelontoran dana talangan atas Bank Century pada November 2008 tersebut. Namun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ia selalu memberikan laporan secara berkala kepada atasannya itu, terlebih karena menurutnya kala itu perekonomian Indonesia berada pada masa genting.

Pasca terbentuknya Pansus, posisi Presiden tak berubah. Dalam berbagai kesempatan, ia tetap menyatakan tak mengetahui perihal tersebut, sementara Menkeu akhirnya menyatakan bahwa ia memang mengambil keputusan berdasarkan hasil rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), dan katanya menurut Undang-Undang tak membutuhkan persetujuan, melainkan hanya laporan kepada Presiden.

Kesimpangsiuran tak berhenti di situ. Kehadiran Marsilam Simanjuntak dalam rapat ?konsultasi? KSSK, misalnya, sempat dikatakan oleh bekas Sekretaris KSSK Raden Pardede, terjadi atas penugasan Presiden. Akan tetapi, hal itu segera dibantah oleh Presiden via juru bicaranya, bahwa Presiden tidak pernah menugaskan yang bersangkutan untuk menghadiri rapat ?konsultasi? tersebut.

Hal yang lebih memprihatinkan adalah tak jelas pula siapa yang harus bertanggung jawab atas uang trilyunan rupiah itu. Menkeu menyatakan bahwa ia mengambil keputusan memberikan dana talangan atas pemahaman bahwa jumlah uang yang dibutuhkan hanya Rp. 632 milyar. Selebihnya, ia tak merasa bertanggung jawab atas membengkaknya dana talangan melebihi 10 kali lipat.

Dengan menyatakan hal di atas, ia telah melempar tanggung jawab kepada Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang melaksanakan pemberian dana talangan tersebut. "Apa yang terjadi di Bank Indonesia dan Bank Century, yang paling bertanggung jawab adalah BI. Kalau penggelontorannya, Penyertaan Modal Sementara oleh LPS, tanggung jawab ada di LPS," kata Sri Mulyani sebagaimana dikutip Kompas.Com.

Di lain pihak, Wakil Presiden Boediono yang kala itu menjabat Gubernur BI telah menyatakan bahwa kebijakan penentapan bank gagal berdampak sistemik dan pemberian dana talangan adalah tanggung jawabnya bersama Menteri Keuangan sebagai masing-masing anggota dan Ketua KSSK.

Kesimpangsiuran ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Ia menunjukkan bahwa kebijakan dan pengelolaan dana negara, apalagi berjumlah trilyunan rupiah, telah dilakukan secara serabutan. Lebih memprihatinkan lagi adalah tak ada satu pun pejabat publik yang dengan kesadaran penuh telah menjalankan tugas dan karena itu tentunya bersedia menyatakan tanggung jawabnya .

Pertanyaannya, bila pengelolaan dana trilyunan rupiah bisa simpang siur, bagaimana dana-dana publik lain dapat dikelola secara bertanggung jawab? Karena itu, tak heran pula bila kini bangsa kita diliputi berbagai ketidakpastian yang mencakup banyak hal tentang posisi kebijakan negara. Diantaranya adalah kesiapan memasuki perdagangan bebas Asean dan China yang merisaukan baik para industriwan nasional dan serikat-serikat pekerja.

Karena itu, bila banyak pihak mempertanyakan kredibilitas penyelenggara negara, khususnya pemerintah, tak perlu mereka dicap sebagai orang yang mencari-cari kesalahan, apalagi ingin menggulingkan pemerintah. Hal itu karena persoalannya bukan pada pihak yang kini bertanya-tanya, melainkan secara jelas berada pada pejabat pemerintah yang tidak kompeten. Pihak yang terakhir inilah yang telah menyebabkan negara kita berjalan tanpa ada satupun yang merasa bertanggung jawab.